Perkembangan di industri pasar prediksi mengalami lonjakan luar biasa, dan kini Meta, perusahaan induk Facebook, dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah besar memasuki bidang ini. Dengan rencana peluncuran platform bernama 'Arena', perusahaan ini tampaknya siap meramaikan persaingan di pasar yang terus berkembang. Menurut laporan, tim di bawah arahan CEO Meta, Mark Zuckerberg, sedang mengkaji kemungkinan menggunakan sistem poin ala video game sebagai mata uang.
Meskipun ide untuk beralih ke platform uang nyata di masa depan belum sepenuhnya diabaikan, peluncuran awal tidak akan melibatkan pertukaran uang sebenarnya. Kesempatan ini memungkinkan Meta untuk memanfaatkan jangkauan media sosialnya yang luas, dengan lebih dari 3,5 miliar pengguna aktif harian di seluruh platform seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Messenger. Langkah ini jelas akan mengantarkan Meta ke dalam persaingan ketat dengan sportsbook komersial terkemuka dan bursa mata uang kripto, serta startup seperti Kalshi dan Polymarket yang telah mencapai valuasi miliaran dolar.
Kalshi dan Masa Depan Pasar Publik
Sementara itu, Kalshi, yang terus mengalami peningkatan valuasi, juga menjadi buah bibir di kalangan pelaku pasar. CEO Kalshi, Tarek Mansour, mengonfirmasi bahwa meskipun ada spekulasi tentang masuknya ke pasar publik, hal itu tidak akan terjadi tahun ini. Dalam diskusi dengan CNBC, Mansour mengatakan percakapan tidak formal dengan bank investasi telah dilakukan, namun belum ada keputusan final. Dengan pencapaian pendapatan tahunan sebesar $2 miliar, perusahaan ini sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan hati-hati.
Gugatan Kalshi terhadap Pajak Pasar Prediksi Illinois
Di sisi lain, Kalshi juga terlibat dalam perselisihan hukum dengan negara bagian Illinois mengenai undang-undang pajak baru untuk kontrak acara olahraga. Pajak 15% ini merupakan bagian dari anggaran tahunan sebesar $56 miliar yang disahkan oleh Gubernur Illinois, JB Pritzker. Kalshi mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS di Illinois Utara, menuduh negara tersebut melanggar Klausul Supremasi Konstitusi AS. Menurut gugatan tersebut, undang-undang baru yang akan berlaku mulai 1 Juli ini bertentangan dengan hukum federal, dan Kalshi berupaya mendapatkan perintah pengadilan untuk menunda penegakannya.
